BIN, Polri, Kemenkumhan Tegaskan Tak Sadap SBY-M'aruf, Ahok Kian Terpojok



Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak melakukan penyadapan telepon terhadap Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam kaitannya dengan persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Pemerintah kita jamin tidak akan mau melakukan intervensi seperti penyadapan yang dibicarakan masyarakat itu," kata Yasonna di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri tentang Hukum dan Keamanan antara Indonesia dan Australia yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkumham, tuduhan penyadapan yang diungkapkan oleh SBY perlu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Ahok karena wewenang melakukan penyadapan hanya dibenarkan dalam penyelidikan kasus hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

POLRI

Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Syafruddin menegaskan bahwa Polri tidak pernah menyadap percakapan telepon Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Polri tidak ada (penyadapan) itu," kata Syafruddin saat ditemui di kompleks Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta, Kamis.

Syafruddin menyampaikan hal itu terkait pernyataan SBY pada Rabu (1/2) yang meminta pihak berwenang untuk mengusut isu penyadapan yang dilakukan terhadap dirinya, seperti disampaikan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok pada Selasa (31/1), tim kuasa hukum Ahok menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH M'aruf Amin.

"Penyadapan tidak bisa sembarangan. Teroris dan gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya tidak boleh," tambah Syafruddin.

BIN

adan Intelijen Negara (BIN) merespons terkait polemik dugaan penyadapan yang disebut-sebut dilakukan tim pengacara dan terdakwa dugaan kasus penistaan agama, Basuki T Purnama (Ahok) terhadap percakapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.

Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya mengatakan, sejatinya, BIN tidak pernah melakukan penyadapan kepada mantan Presiden keenam itu. Maka, BIN pun membantah jika disebut membantu Ahok untuk mendapatkan rekaman pembicaraan antara SBY dengan Kiai Ma'ruf Amin.

"Informasi awal bukan dari kami tentang komunikasi disadap. Karena itu, menjadi tanggung jawab seutuhnya bagi pengacara dan saudara Ahok sendiri," kata Sundawan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurutnya, BIN tidak bisa sembarangan dalam menyadap seseorang. Harus ada kasus dan tujuan tertentu sebelum mengintai orang lain. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN bertugas menjaga sistem keamanan nasional untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Harus berhubungan dengan keselamatan negara. Jika untuk kepentingan pribadi, jelas dilarang. Kami juga harus mementingkan hak asasi manusia. Penyadapan yang dilakukan hanya untuk ancaman pihak luar terhadap negara," ucapnya.

Sundawan menambahkan, Ahok sendiri sudah mengklarifikasi kalau percakapan antara Ma'ruf Amin dengan SBY didapatkan dari portal media online yang mewawancarai tokoh agama Islam itu secara langsung.

"Jadi, sudah ditegaskan beliau (Ahok), kalau dia tak mendapatkan sadapan itu dari lembaga kami," tegasnya.

Sumber : atjehcyber

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " BIN, Polri, Kemenkumhan Tegaskan Tak Sadap SBY-M'aruf, Ahok Kian Terpojok "

Poskan Komentar